Demokrasi dan Kemakmuran

Apa hubungan demokrasi dengan kemakmuran? Ada dua jawaban extrim yang bertolak belakang satu sama lain yang sering diajukan.

Pertama adalah, demokrasi adalah sine qua non, syarat mutlak, untuk kemakmuran. Jawaban ini sering sekali dikumandangkan oleh negara-negara Barat umumnya, Amerika Serikat khususnya. Mereka selalu mendorong demokratisasi di negara-negara lain, mengatakan itu semua demi kemakmuran, demi kepentingan negara itu sendiri.

Kedua adalah, demokrasi adalah musuh kemakmuran. Jawaban ini sering sekali dikumandangkan oleh pemerintah Cina dan negara² otoriter lain. Mereka selalu menekankan pentingnya stabilitas, disiplin, dan keamanan. Mereka juga menekankan bahaya anarki, ketidak pastian, dan kekacauan yang menurut mereka akan tercipta oleh demokrasi.

Mari kita analisa kedua jawaban tsb.

Demokrasi adalah sine qua non kemakmuran

Kita lihat sejarah negara Barat sendiri. Negara-negara Barat mendorong negara otoriter untuk menerapkan demokrasi, yang mereka persempit menjadi pemilu yang terbuka, adil dan mencakup semua masyarakat. Pertanyaan: apakah negara-negara Barat sendiri menerapkan hal itu?

Penulis bukan bicara soal masa kini, tapi soal masa lalu. Di masa lalu, negara-negara Barat juga merupakan negara-negara otoriter yang menerapkan monarki absolut, apakah mereka mengganti monarki absolut tsb dengan demokrasi dalam semalam? Apakah mereka langsung melaksanakan pemilu dimana semua warga mereka yang berumur (Katakanlah) di atas 17 tahun memiliki hak memilih? Tidak. Mereka memastikan bahwa para pemilih mereka cuma kalangan terbatas, kalangan kaya, kalangan aristokrat, kelas atas. Mereka tak mau menyerahkan hak memilih pada warga miskin mereka. Mereka menciptakan sistem pengaman sosial untuk memastikan warga miskin mereka tak menderita, dan menyediakan peluang supaya orang-orang miskin bisa menjadi kaya. Mereka juga membuat sistem pajak progresif yang mempersempit jurang kaya dan miskin. Mereka memastikan bahwa ketika pemilu terjadi, suara warga miskin adalah minor.

Namun, sekarang negara-negara Barat memilih untuk memaksa negara-negara lain mengganti sistem politik mereka dengan radikal. Negara-negara otoriter tsb kebanyakan memiliki satu suku/ras yang kaya karena koneksi dan kerja sama dengan penguasa, tapi tak memiliki kekuasaan politik. Di buku “World on Fire,“ Dr. Amy Chua melukiskan dengan jelas akibat dari penerapan demokrasi di negara macam ini: kemunculan politikus populis yang menyebabkan konflik antar ras. Para politikus populis akan mengobarkan kebencian rasial untuk memobilisasi massa, dan kebencian ini pada akibatnya akan menciptakan ketidakstabilan, ketidak amanan, anarki, dst, pada akhirnya menghancurkan negara yang bersangkutan.

Contoh paling nyata: Rwanda. Demokrasi membuat politikus dari suku mayoritas, Hutu, menggunakan issue “Ketidak adilan“ sebagai tema utama kampanyenya. Mereka mengobarkan kebencian antar suku, presiden Kayibanda pun terpilih. Untuk mempertahankan kekuatannya, Kayibanda terus mengobarkan kebencian thd suku Tutsi, membantai banyak intelektual Tutsi.

Tahun 1973, mayor jendral Habyarimana, mengkudeta Kayibanda, lalu memimpin sebagai diktator. Tahun 1990, demokratisasi dimulai, dan politik kebencianpun kembali menggelora. Keadaan makin runyam saat kebencian antar etnis ini meledak dengan dimulainya invasi oleh Rwandese Patriotic Front (RPF) yang didominasi sukut Tutsi. Perang saudara tsb berujung pada genosida, pembantaian ratusan ribu orang Tutsi oleh orang Hutu.

Demokrasi adalah musuh kemakmuran

Setelah tahu bahwa demokrasi tanpa memikirkan aspek lain bisa, dan sudah, menyebabkan konflik antar etnis, apakah kita bisa mencap demokrasi adalah musuh kemakmuran? Apakah kediktatoran adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran? Cermati pernyataan berikut: “Kalau kediktatoran adalah kunci kemakmuran, Afrika seharusnya menjadi benua terkaya di dunia.“

Semua penguasa di negeri demokrasi yang sukses WAJIB memberikan hasil yang memuaskan kepada rakyatnya. Di negeri otoriter, hal ini murni bergantung pada “Kebajikan“ dan „Moralitas“ sang diktator. Seperti kita ketahui, moralitas bukanlah jaminan yang baik untuk memastikan sang diktator memimpin dengan baik. Intinya: demokrasi berfungsi sebagai “Checks and Balances“ thd pemerintah.

Mari kita tanyakan pertanyaan lain: ketika seorang diktator memerintah dengan buruk, apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkannya? Dua jawaban: kudeta atau perang saudara. Kudeta kedengarannya tidak terlalu buruk, tapi kudeta bukannya tanpa masalah. Sebuah pemerintah yang berkuasa akibat kudet memiliki masalah legitimasi, sehingga peluang munculnya kudeta susulan adalah sangat besar. Sebuah negara yang terus menerus dilanda kudeta tidak memiliki kestabilan, negara tsb malah cenderung memiliki kekacauan dan ketidak pastian, sebuah sifat demokrasi yang menurut para diktator adalah kelemahan terbesar demokrasi.

Itu adalah alasan struktural, mari kita melihat alasan filosofis kenapa kediktatoran tidak bisa diterima. Para diktator akan mengirim semua yang mengritik kebijakannya ke penjara, atau membunuhnya. Itu berarti, para diktator itu sudah menempatkan dirinya sebagai “Tuhan“ yang tak bisa salah. Otomatis ini bertentangan dengan dasar-dasar agama manapun, kecuali agama yang mengangkat sang pemimpin sebagai “Tuhan.“

Solusi

Keunggulan utama demokrasi dibandingkan kediktatoran adalah: Se-kacau²nya mekanisme yang ditawarkan demokrasi, masih jauh lebih tidak berdarah dibandingkan mekanisme yang ada pada sistem otoriter.

Sisi gelap demokrasi adalah ketika pemimpin populis menghasut kebencian antar etnis, atau antar agama, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Jadi, apa solusinya?

Mengutip Dr Amy Chua, “Demokrasi harus berarti lebih dari sekedar kekuasaan mayoritas.“ Demokrasi juga harus meliputi perlindungan thd minoritas, perlindungan thd perbedaan, supremasi hukum, dll. Demokrasi adalah jalan terbaik menuju kemakmuran, tapi bukan obat ajaib yang menjamin kemakmuran.